Sabtu, 08 September 2018

Posted by hilmi Posted on September 08, 2018 | No comments

Mengurai Praktik Korupsi Berjamaah di Kota Malang

Cegah Korupsi: Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, Salahudin, (kedua dari kiri) sedang memberikan solusi untuk mencegah korupsi di daerah dalam  Diskusi Publik (8/9/18)
Malangmu.or.id -- Diskusi publik mengenai korupsi yang terjadi di Malang kembali digelar Program Studi (prodi) Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Diskusi mengangkat tema “Praktik Korupsi dan Mafia APBD di Kota Malang” di ruang Sidang Wakil Rektor I UMM (08/09). Acara tersebut diikuti oleh segenap aktivis dan civitas akademika. Dengan pemateri yang paham tentang praktik korupsi yang terjadi di Kota malang salah satunya Luthfi Jayadi.


Lookh Makhfudz selaku mantan anggota DPRD mengatakan bahwa banyak diantara anggota DPRD tersebut kurang dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Pernah  terjadi bahwa seorang diantara anggota DPRD pekerjaannya menjadi peternak lalu di angkat sama masyarakat naik ke kursi DPRD. Namun ketika sudah jadi anggota dewan jadi  bingung apa yang mau dilakukan. Hal ini menjadi pintu gerbang besar untuk memanipulasi dan melakukan praktik penipuan yang menghasilkan pola korupsi.


Sementara itu Luthfi Jayadi selaku aktivis anti korupsi dan pendiri Malang Corruption Watch (MCW) menjelaskan hubungan praktik korupsi yang dilakukan daerah memiliki hubungan  jenjaring korupsi antara birokrat, politisi, aparat hukum dan pengusaha.


“Coba dicek. Praktik korupsi bisa dilakukan antara legislatif dengan eksekutif. Maka, dalam praktik lapangan anggota legislatif berkerja sama dengan anggota eksekutif untuk saling menutupi praktik korupsi yang telah mereka buat. Hal tersebut terjadi dengan jelas tertangkapnya 41 dari 45 orang anggota DPRD kota Malang yang terbukti korupsi”, tegas aktivis era 90-an itu.


Salahudin selaku pengamat APBD dan Ketua prodi Ilmu Pemerintahan (FISIP) UMM memberikan suatu solusi untuk mengatasi itu semua. Solusinya tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakat luas tentang politik dan pemerintahan. Dengan pahamnya masyarakat luas, maka masyarakat jadi paham tentang siapa saja yang benar-benar harus dipilih dan siapa saja yang tidak layak terpilih sebagai wakil rakyat. Dengan pemilihan yang bersih maka terciptalah pemimpin yang bersih dan bebas korupsi (hil/nrd).
Categories:

0 komentar:

Posting Komentar