Sabtu, 19 Mei 2018

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah
Malangmu.or.id - Agama dan politik tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ia dua wilayah yang berbeda tetapi saling melengkapi. Namun dalam pelaksanaannya, sering timbul ketegangan-ketengan karena saling memanfaatkan. Biasanya, mereka yang mempunyai kekuasaanlah yang akhirnya bisa mengatur agama dalam politik. Wajah agama sering tergantung wajah politiknya.


Demikian pendapat penting Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr.Haedar Nashir, M.Si saat menjadi keynote speaker dalam Kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW) Jawa Timur (Jatim). Acara yang berlangsung di UMM Dome kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 19-20 Mei 2018 diikuti warga persyarikatan di seluruh Jatim.


Haedar dalam Kajian bertema “Politik Nilai untuk Indonesia Berkemajuan” lebih lanjut mengatakan agama sebenarnya perlu menjadi nilai fundamental dalam politik. Agama mempunyai nilai sakral, sementara politik itu bernilai sekuler. Nilai sekuler ingin menjauhkan dunia dari agama.


“Agama dan politik memang mempunyai nilai berbeda. Keduanya akan saling berebut untuk dijadikan nilai bersama oleh para penganutnya. Nilai agama yang sakral akan menghendaki dijadikan nilai dalam kehidupan sehati-hari. Politik juga begitu. Tak jarang timbul ketegangan-ketegangan tertentu. Kalau sudah begini, maka kekuasaan yang akan menang. Artinya, nilai apa yang dianut penguasa akan menentukan nilai mana yang dijadikan pegangan, “tegas Haedar.


Berkaitan dengan isu-isu aktual, Haedar mencontohkan apa yang baru saja terjadi. Menteri agama baru-baru ini mengeluarkan daftar 200 penceramah resmi versi pemerintah. Daftar itu tentu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang protes karena ada penceramah tertentu yang tidak dimasukkan. Kenapa 200 orang yang dipilih karena itu menyangkut power. Siapa yang dipilih dan tidak, tergantung kekuasaan dalam keagamaan.


“Maka, religion is politic. Kadang yang masuk harus dilihat dari kelompok mana. Biasanya dari kelompok sendiri. Ini yang dinamakan politik primordial. Pemilihan ulil amri itu juga politik keagamaan. Padahal seharusnya politik itu urusan duniawi, meskipun kadang menyeret nilai-nilai agama. Jika demikian, agama akan tunduk pada siapa yang berkuasa. Atau nilai apa yang dianut oleh penguasa”, ungkap dosen UMY itu lebih lanjut.


Melihat seringnya ada ketegangan antara agama dan politik, sebagai lembaga keagamaan Muhammadiyah tidak boleh terseret arus, tetapi tetap harus bisa mewarnai. Politik Muhammadiyah itu politik bernilai.


Haedar mewanti-wanti, “Muhamamdiyah selama ini dihargai orang banyak. Ia punya  trust. Secara moral juga baik. Tolong jaga  mutiara berharga ini. Jangan sampai lepas. Sekali lepas susah dipulihkan. Kebesaran Muhamamdiyah itu ada pada kebersamaan”.


Dalam sambutannya,  Ketua PWM Jatim Dr. Saad Ibrahim mengungkapkan politik nilai itu harus dimulai dari Muhammadiyah. “Untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan kita harus punya nilai.  Untuk bisa terwjud nilai harus punya power. Kalau tidak akan susah diimplementasikan. Maka perlu ada empowerment nilai. Untuk mewujudkan itu tidak mudah. Nilai harus berbasis pada etika dan estetika” (nrd).
Categories:

0 komentar:

Posting Komentar