Kamis, 12 Oktober 2017

Posted by Ridlo Posted on Oktober 12, 2017 | No comments

Teknologi dan Pesan Liar Komunikasi

Nurudin, Ketua MPI PDM Kabupaten Malang.

Malangmu.or.id - MALANG. Permendikbud Nomor 23 tahun 2017  tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan dan bahkan penolakan. Aturan yang hakikatnya untuk memperkuat pendidikan karakter itu kemudian menjadi ruwet karena isu yang berkembang di masyarakat cenderung hanya fokus pada jumlah jam pelaksanaan di sekolah. Meski berkali-kali Mendikbud tidak menyebut dan tidak akan membuat Full Day School (FDS), opini yang berkembang sudah bergeser dari substansi. Permendikbud dikeluarkan juga sekaligus untuk   memperkuat Madrasah Diniyah (Madin).

Pada perkembangannya, penolakan Permendikbud itu sudah cenderung liar. Sementara itu, kebanyakan yang menolak belum tentu sepenuhnya membaca Permendikbud secara jernih dan detail. Padahal, penyusunan peraturan tersebut  juga sudah melibatkan menteri terkait (termasuk Kementerian Agama), namun penolakan  keras tetap ada pada Mendikbud. Beberapa waktu lalu bahkan beredar video demonstrasi penolakan FDS dengan teriakan anak-anak  “bunuh menterinya sekarang juga”.

Melihat dampak buruk yang akan ditimbulkan karena melibatkan anak-anak, sampai-sampai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan siaran pers yang menyayangkan ucapan kasar atau pelibatan anak-anak dalam demonstrasi itu.  Pesan penolakan menjadi semakin liar karena sudah cenderung politis.

Jarum Suntik
Perkembangan pesan yang liar sebagaimana di atas mengingatkan kita pada teori jarum hipodermik (hypodemic needle theory) atau teori peluru (bullet theory). Teori yang pernah populer pada tahun 40-an itu bisa kita kontekskan pada kasus saat ini. Teori jarum hipodermik sebagaimana pernah dikatakan Jason dan Anne Hill (1997) adalah efek langsung pesan yang “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience. Dengan kata lain,  apa pun pesan yang disebarkan oleh media, maka  akan diterima begitu saja oleh masyarakat.

Pertanyaannya, mengapa masyarakat menerima begitu saja pesan-pesan dari media? Menurut bullet theory, karena masyarakat diasumsikan sebagai kelompok yang tidak terdidik dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Sehingga,  apapun pesan yang disebarkan oleh media akan diterima apa adanya tanpa mempertimbangkan baik buruknya.  Pesan yang diterima begitu saja itulah yang bisa digambarkan pada masyarakat kita saat ini.

Masalahnya sekarang adalah apakah masyarakat kita saat ini tidak terdidik sehingga menerima apa adanya pesan-pesan dari media? Nanti dulu. Masyarakat sekarang tentu saja sudah jauh terdidik dibandingan puluhan tahun yang lalu. Karena terdidik, maka masyarakat yang menerima pesan dari media asumsinya akan mempertimbangkan, mendiskusikan benar tidaknya dengan lingkungannya. Baru kemudian mereka bisa mempertimbangkan; menerimanya atau tidak sebagaimana disebarkan oleh media.

Namun demikian, analogi di atas ternyata tidak mudah dilakukan. Masyarakat kita (meskipun saat ini terdidik) juga cenderung menerima pesan secara membabi buta. Mereka tidak lagi mempertimbangkan kebenaran berita, tetapi cenderung menerima begitu saja karena pesan itu sesuai dengan kecenderungan dirinya, kata pemimpinnya atau sesuai dengan kepentingannya sendiri.
 Kenyataan pada masyarakat kita yang cenderung menerima pesan membabi buta tersebut bisa dijelaskan dalam kajian komunikasi massa dan disebut dengan selective perception (Black dan Whitney, 1988). Selective perception adalah kecenderungan seorang individu yang secara sadar akan mencari informasi yang bisa mendorong kenderungan dirinya (bisa pendapat, sikap atau keyakinan). Bisa dikatakan, individu akan aktif mencari informasi yang bisa memperkuat keyakinannya. Jadi, jangan heran jika seseorang akan mencari informasi yang mendukung FDS (jika dia setuju FDS), atau menolak FDS (jika dia menolak FDS).

Masalahnya adalah informasi yang didapat masyarakat itu memang benar adanya seperti itu atau sudah mengalami bias informasi? Dalam hal ini, masyarakat kita tidak terlalu mempertimbangkannya. Intinya, asal informasi itu sesuai dengan kecenderungan bahkan kepentingan dirinya ia akan menerima mentah-mentah, lalu menyebarkannya melalui media sosial.

Di tengah euforia pemanfaatan informasi yang semakin bebas di tempat kita, pesan komunikasi semakin liar tersebar. Lebih mengkhawatirkan lagi jika para pemimpin politik, karena kepentingannya, ikut bermain di air keruh itu. Kita bisa melihat berbagai macam informasi yang beredar kaitannya dengan FDS. Semua pihak merasa mengklaim kelompoknya yang paling benar. Kalau sudah begitu, informasi yang beredar hanya akan ‘diamini” oleh masyarakat umum. Bukan pada soal apakah informasi itu benar atau salah, tetapi karena sudah dikatakan oleh seseorang yang dianggap punya pengaruh dalam kelompoknya.

Dalam masyarakat paternalistik, perilaku seorang pemimpin ibarat “injeksi” jarum hipodermik yang masuk ke benak masyarakat dan mematuhinya tanpa sadar. Lebih ruwet lagi jika pesan yang disebarkan itu dikaitkan dengan politik. 

Kesantunan Berkomunikasi
Tapi apa boleh buat, sebuah pesan komunikasi yang sudah disebarkan akan terus menggelinding sampai menemukan sasaran kepentingannya, tak terkecuali soal FDS. Bahkan, ucapan “bunuh menteri” itu pun bisa jadi tidak sadar keluar dari mulut anak-anak. Pesan komunikasi dalam hal ini bersifat irreversibel (sesuatu yang dikeluarkan tidak bisa dicabut kembali atau tidak sama persis sebagaimana ucapannya belum  dikeluarkan). Dengan kata lain, pesan komunikasi yang dikatakan seseorang sudah melekat pada orang itu. “Saya minta maaf, karena kemarin saya mengatakan menolak FDS”, misalnya. Meskipun sudah minta maaf, kondisi masyarakat atau persepsi orang lain tidak akan sama sebagaimana saat ucapan penolakan belum dikeluarkan.

Apa pelajaran yang bisa dipetik dari polemik tentang Permendikbud Nomor 23 tahun 2017? Pertama, pesan komunikasi telah mengalami demassifikasi (perubahan penggunaan teknologi dari massal ke individual). Saat ini semua orang bisa memproduksi pesan, dengan cara apa saja, dengan tujuan apa pun dan pada siapa diedarkan. Apalagi era media sosial memberikan ruang yang luas untuk menyebarkan informasi, benar atau tidaknya informasi itu. Akibat dari demassifikasi, masyarakat tidak selektif menyebarkan atau memilih informasi yang diterimanya. Ini pulalah yang juga membuat pesan komunikasi semakin liar beredar.  Dalam hal ini seolah ada ada hukum, “I share, therefore I am” (Saya berbagi, maka saya ada).

 Kedua, masyarakat kita adalah masyarakat yang belum terdidik dan cerdas serta cenderung mengadopsi informasi lebih berdasar ikatan emosional sebagai buah dari masyarakat paternalistik. Adopsi informasi lebih berdasar pada siapa yang mengatakan dan bukan apa yang dikatakan.   Masyarakat dan bangsa ini membutuhkan kesantunan berkomunikasi yang selama ini hilang sebagai dari jati diri  masyarakat “ketimuran”. Bangsa ini sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang toleran, penuh pengertian, gotong royong dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai tujuan.

Berbeda pendapat boleh, tetapi menyebar pesan yang mendorong tindak kekerasan adalah jangan. Tak bisa dipungkiri, teknologi komunikasi memang telah mendorong manusia ke peradaban yang lebih maju, tetapi tanpa hati-hati  pesan diedarkannya bisa menjadi pemicu tindak kekerasan di masyarakat. (NR/R)


Nurudin
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); 
Ketua MPI PDM Kabupaten Malang;
Penulis buku Perkembangan Teknologi Komunikasi (2017)
Categories: ,

0 komentar:

Posting Komentar