Selasa, 07 Februari 2017

Posted by Ridlo Posted on Februari 07, 2017 | No comments

Soal Aksi Bela Islam, Begini Sikap Muhammadiyah - NU

Ketua PDM Kab. Malang Drs. H. Mursidi, MM ketika menerima cinderamata dari Kepolisian Resort Kabupaten Malang
di Kampus Unira Kepanjen Kabupaten Malang

KEPANJEN - Ormas Muhammadiyah dan NU Kabupaten Malang memiliki sikap yang sama terkait aksi yang mengatasnamakan kelompok Islam di Jakarta belakangan ini. Kedua ormas terbesar ini menegaskan tidak terlibat langsung atau pun mendukung gerakan dan aksi yang mulai meresahkan berbagai pihak ini.

Dalam diskusi bersama pihak Polres Malang dan ormas Muhammadiyah - NU yang digelar di kampus UNIRA Malang di Kepanjen, Senin (7/2), tokoh-tokoh NU-Muhammadiyah beranggapan gerakan Islam yang terlalu radikal memang bisa menimbulkan perpecahan bahkan mengancam NKRI. Bahkan, dalam diskusi ini mengemuka isu radikalisme dan tuntutan pembubaran ormas yang anti Pancasila.

Situasi Diskusi Panel Silaturahim Kampolres Malang bersama Ulama Muhammadiyah dan NU
 di kampus Unira Kepanjen Kabupaten Malang
Dalam diskusi panel pada acara Silaturahim Kapolres Malang bersama Ulama Muhammadiyah dan NU ini, duduk bersama panelis Hasan Abadi MAP (Rektor UNIRA), Mursidi MM (ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang), dr Umar Usman (ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Malang, Kapolres Malang AKBP Yadi Setiawan Ujung SH, SIK, MSi dan KH Fadhol Hija, ketua MUI Kabupaten Malang.

Dalam sesi tanya jawab, sebagian pertanyaan peserta diskusi mengerucut pada tuntutan dibubarkannya gerakan radikal atau ormas yang bisa mengancam kesatuan bangsa dalam NKRI. Peserta dari GP Ansor misalnya, ia sempat menyinggung keberadaan dan aksi-aksi ormas yang dianggap anti pancasila dan kebhinekaan Indonesia. Ia pun menanyakan sikap Polri apakah kelompok ormas ini dan rencana aksi 112 layak dibubarkan?

Sutomo MSos dari UNIRA Malang juga menanyakan konsep forum ukhuwwah yang diinisiasi Polri untuk membendung dan menggerus pergerakan kelompok ormas yang dianggap anti Pancasila tersebut.

Menjawab pertanyaan ini, Kapolres Malang AKBP Yadi Setiawan Ujung SH, SIK, MSi menegaskan, pihaknya tetap memandang Islam dalam konteks hamblu minallah dan minannas sebagai hal yang wajar. Namun, ketika Islam dijadikan perspektif untuk kepentingan politik, maka sikap Polri jelas melarangnya. Ia mencontohkan lahirnya DII/TII atau Negara Islam Indonesia dan kelompok separatis lainnya yang selama tidak diperbolehkan berkembang di Indonesia.

Bagaimana sikap ormas Muhammadiyah dan NU? Ketua PDM Drs. Mursidi MM. mengungkapkan, ormas Muhammadiyah dan NU tidak diragukan lagi kesetiaannya pada NKRI. Menurutnya, eforia aksi di Jakarta akhir-akhir ini sebagai hal biasa yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan.

"Secara organisasi tidak ada instruksi resmi dari PP Muhammadiyah untuk terlibat aksi di Jakarta. Tetapi, secara individu Muhammadiyah mempersilahkan siapa saja yang berangkat (Aksi 112)," tegasnya.

Ia bahkan mencontohkan adanya tokoh sepuh Muhammadiyah asal Kabupaten Malang yang rela berangkat ke Jakarta naik sepeda motor dan ikut Aksi Bela Islam jilid II beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ketua Tanfidz PCNU Kabupaten Malang dr Umar Usman, mengungkapkan, gerakan Islam dari kelompok ormas tertentu tetap bisa dimaknai sebagai perwujudan dari dakwah istijabiah atau dakwah responsif terhadap permasalahan sosial. Akan tetapi, terkait ancaman bagi perpecahan bangsa, menurutnya sepanjang NU-Muhammadiyah rukun bersatu, maka NKRI tidak akan goyah. "Pengalaman sejarah jelas, yang turut mendirikan NKRI diantaranya tokoh-tokoh ormas Muhammadiyah dan NU," katanya (amin)

0 komentar:

Posting Komentar