Sabtu, 28 Januari 2017

Dr. Saad Ibrahim, MA, Ketua PWM Jatim ketika memberikan sambutan pembuka acara Kajian Fiqh Medsos.

SIDOARJO - Penggunaan media sosial (medsos) yang mulai kebablasan dan kerap merugikan pihak lain, menjadi keprihatinan kalangan Muhammadiyah. Melalui Kajian Fiqh Media Sosial yang diprakarsai Majelis Tarjih dan Tajid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, menggunakan medsos bisa menjadi perkara yang diharamkan karena lebih banyak dampak madlaratnya. Loh kok?

Fiqh Medsos ini dikaji bersama para pakar dan praktisi di Aula Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Sabtu 28 Januari 2017. Tidak hanya dari aspek kajian fiqh, cara dan dampak penggunaan medsos ini juga dibedah dari perspektif lain, seperti hukum dan budaya. Pakar yang menjadi penyaji Kajian Fiqh Medsos ini diantaranya, Dr. A. Zuhdi DH,  M.Fil.I (Ketua Divisi Tarjih dan Fatwa MTT PWM Jatim), Dr. M. Najih, SH,  M.Hum (anggota Majlis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah) dan Husnun N. Djuraid,  M.Si  (Redaktur Senior Malang Pos).

Acara di awali sambutan Rektor Umsida, Dr. M. Hidayat, M.Si sekitar pukul 12.30 WIB. Dilanjutkan, sambutan Ketua MTT PWM Jatim Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag dan Ketua PWM Jatim, Dr. Saad Ibrahim, MA.

Penyaji pertama, Dr. A. Zuhdi DH, yang memaparkan 'Hukum dan Etika Menggunakan Medsos' banyak menyinggung dampak penggunaan medsos. Menurutnya, medsos mempunyai dampak positif dan negatif sehingga harus disikapi etika penggunaanya. Zuhdi mengibarat medsos dengan pisau, yang bisa digunakan alat masak, namun bisa juga untuk pembunuhan. Karena itu, ia menegaskan medsos harus dilihat dari 3 aspek, yakni tujuan, konten dan dampaknya.

"Sebagai aktivitas muamalah, berlaku kaidah hukum asal penggunaan medsos dalam permasalahan muamalah duniawiyah, yang pada prinsipnya mubah, kecuali untuk hal yang telah diharamkan Allah. Segala sesuatu bergantung niatnya," terangnya.

Ditambahkan, penyebaran kabar secara asal melalui medsos juga tidak dibenarkan. Ini karena berita apapun harus dipastikan asal usul dan siapa atau darimana sumbernya. Zuhdi pun menyitir dalil peringatan Nabi Muhammad SAW, "Cukuplah seseorang disebut pembohong, bila dia omongkan apa saja yang didengarnya".

Sementara itu, dalam perspektif hukum formal, penyebaran informasi di medsos juga sudah diatur. Penyaji lain, Dr. M. Najih, SH, M.Hum, dari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengungkapkan, ada ketentuan-ketentuan normatif penggunaan informasi di medsos yang dilarang dalam UU ITE, terutama di Pasal 27-36. Diantaranya, untuk penggunan asusila, menyebar berita bohong, SARA, pencemaran nama baik,  ancaman kekerasan, illegal access, dan mencuri data. Bagi pengguna medsos yang melanggar semua itu, lanjutnya, ada ancaman pidana hukuman antara 6 -12 tahun kurungan plus denda Rp 1-12 milliar. (Haeri/Amin)

0 komentar:

Posting Komentar